Nasional

Komentar Mabes Polri Soal Harun Al Rasyid, Lolos Jadi Calon Hakim Agung Tapi Masih Berstatus ASN

Mabes Polri meminta Eks Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid untuk mentaati aturan yang berlaku di internal Polri lantaran dirinya telah lolos seleksi menjadi Calon Hakim Agung kamar pidana. Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengingatkan bahwa Harun Al Rasyid kini telah berstatus menjadi ASN Polri. "Terkait bila ada ASN atau PNS yang berkarir di luar Polri. Tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada ASN Polri itu sendiri," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021).

Namun demikian, Ramadhan tidak menjelaskan secara rinci mengenai aturan yang akan dijalani oleh Harun Al Rasyid. Yang jelas, pihaknya tak akan memberlakukan seluruh ASN Polri secara istimewa. "Secara umum, Polri telah memperlakukan aparat sipil negara atau ASN atau dulu PNS yang bekerja di Polri harus secara professional dan proporsional. Jadi tidak ada perbedaan perlakukan khusus. Jadi aturan yang disandang oleh ASN atau PNS itu berlaku sama," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) mengumumkan kelulusan seleksi adminsitrasi 128 orang calon hakim agung dan 46 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) di Mahkamah Agung (MA). Dari daftar nama yang lulus , terdapat sosok Harun Al Rasyid. Dia adalah mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberhentikan melalui metode tes wawasan kebangsaan (TWK). "Dr. H. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum., CFE, ASN Kepolisian Negara Republik Indonesia," demikian dikutip dari keterangan resmi KY, Rabu (29/12/2021).

Harun yang dipecat KPK per 30 September 2021 karena tak lulus TWK pernah dijuluki 'Raja OTT'. Banyak dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang ditangani Harun bersama anggota satgasnya dalam beberapa tahun terakhir. Julukan 'Raja OTT' disematkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Deputi Penindakan pada 2018.

Eks Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid menyatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendukung dirinya yang masuk daftar calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi. Diketahui, Komisi Yudisial (KY) mengumumkan ada 128 orang calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi. Nama Harun yang dijuluki Raja OTT itu masuk ke dalam daftar nama 53 orang calon hakim agung kamar pidana. Harun mengaku pihaknya kini masih menjalani statusnya sebagai ASN Polri. Sebaliknya, dia juga masih menunggu tahapan seleksi hingga adanya putusan final.

"Status ASN tetap kita jalani sampai kemudian nanti ada putusan final diterima sebagai hakim agung atau tidak," jelas Harun. Lebih lanjut, kata Harun, pihaknya masih belum berspekulasi jika nantinya diterima menjadi hakim agung. Dia nantinya akan meminta petunjuk dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit. "Saya menunggu arahan dan petunjuk dari Kapolri dalam hal ini dan perundang undangan yang berlaku," pungkasnya.

Related Posts

Profil Lengkap KH Miftachul Akhyar Penerus KH Ma’ruf Amin yang Putuskan Mundur dari Ketua MUI

Profil lengkap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar (69) yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Melansir laman resmi PBNU, Kiai Miftachul lahir pada 1953 dan…

Jajaran di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Dukung Ajus Linggih sebagai Caketum AMPI

Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa mendukung penuh Agung Bagus Praktiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih sebagai Ketua Umum DPP AMPI…

Kepala BNPT Prediksi Ancaman Teror di Indonesia Melalui FTF hingga Lone Wolf

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar membeberkan bahwa ada sejumlah ancaman teror yang diprediksi akan terus dihadapi oleh Indonesia. Dia menyebut, salah satu ancaman…

Hari Pertama Kerja Jadi ASN Polri, Eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Mohon Doa Masyarakat

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai bekerja hari pertama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri pada Senin (3/1/2022). Novel mengaku dirinya akan bertugas di…

Pimpinan MPR: Perjuangan Menghadirkan UU TPKS Harus Jadi Gerakan Bersama

Perjuangan menghadirkan Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus menjadi sebuah gerakan bersama agar negara mampu melindungi korban kekerasan seksual yang semakin meningkat. "Mengakhiri kekerasan, menghadirkan payung perlindungan…

Mahfud MD Soal UU Ciptaker: Tetap Berlaku hingga Pemerintah Perbaiki yang Disebut Inkonstitusional

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut menuai kontroversi. Bahkan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *